Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) electronic mail ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. E-mail verifikasi berisi person-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Setelah NIB terbit, sistem OSS akan langsung menampilkan status perizinan usaha lanjutan berdasarkan tingkat risiko KBLI yang kamu pilih.

KontrakHukum.com adalah System digital yang membantu pengguna mendapatkan informasi seputar hukum praktis dan layanan sesuai kebutuhan, secara on the net. Kami bukan kantor hukum. Kami hadir sebagai alternatif baru untuk mendapatkan layanan dari authorized skilled.

Pastikan desain label produk memenuhi ketentuan seperti mencantumkan nama produk, berat bersih, komposisi, dan informasi penting lainnya

Memulai bisnis melibatkan berbagai langkah administratif, salah satunya adalah memperoleh izin usaha yang diperlukan. Izin-izin ini tidak hanya memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga membantu menciptakan kerangka operasional yang sah.

Bagi bisnis yang beroperasi di dunia maya, Izin Usaha E-Commerce wajib dimiliki. Izin ini memastikan bahwa platform e-commerce mematuhi hukum perlindungan konsumen dan praktik bisnis yang adil.

Dalam definisinya, PBBR adalah sistem perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis tingkat risiko, yang ditentukan melalui hasil analisis terhadap setiap jenis kegiatan usaha. 

Hal ini juga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan.

Authorized pro yang menangani kebutuhan pengguna memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan profesinya. KontrakHukum.com mengedepankan penggunaan teknologi terbaru untuk mencapai efisiensi dan akurasi dalam melayani pengguna.

Pelaku usaha dengan izin resmi memiliki akses istimewa terhadap program pemberdayaan UMKM. Kamu berpeluang mengikuti pelatihan bisnis gratis, mendapatkan pendampingan usaha, bahkan menerima hibah atau bantuan modal.

Memahami berbagai jenis perizinan yang diperlukan untuk menjalankan UMKM di Indonesia adalah langkah penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, memiliki izin usaha yang lengkap juga akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mitra bisnis. 

Berencana membuka cabang baru, menawarkan sistem kemitraan atau franchise, atau menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain?

Misalnya, sertifikasi ISO atau sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk memperoleh sertifikasi ini, biasanya bisnis harus melalui audit atau inspeksi oleh lembaga yang terakreditasi.

Pemenuhan persyaratan dasar kini menjadi tahapan wajib sebelum pelaku usaha dapat memperoleh PB, dan seluruh proses perizinan diselenggarakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi. 

Hal ini juga memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai bentuk bantuan dan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan.

Sertifikasi halal kini jadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha produk konsumsi di Indonesia. Sertifikasi halal…

Proses pengajuan KKPR dan persetujuan/pernyataan lingkungan ini juga sudah banyak terintegrasi dalam alur perizinan usaha di OSS.

OSS bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis perizinan yang sebelumnya terpisah-pisah, sehingga memudahkan pengusaha untuk mengurus izin usaha secara efisien dalam satu System digital.

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi standar…

Izin Lingkungan diperlukan untuk usaha yang kegiatannya dapat berdampak pada lingkungan. Izin ini memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi peraturan perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan kontrol emisi.

“Jenis izin usaha UMKM merupakan aspek penting yang harus jasa pembuatan pt dipenuhi pelaku usaha agar memastikan bisnis legal dan berkelanjutan.”

Dalam penjelasannya, pemerintah menyebut bahwa sistem perizinan berbasis risiko yang selama ini digunakan masih perlu disempurnakan. 

Tujuannya adalah agar proses perizinan usaha menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan layanan perizinan jadi lebih baik. 

Semua rencana pengembangan ini akan jauh lebih mudah dieksekusi jika fondasi legalitas usahamu sudah kuat. Perizinan usaha menjadi dasar yang kokoh untuk setiap ekspansi bisnismu.

Memulai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memang penuh tantangan.  Salah satunya adalah mengurus berbagai izin legalitas yang dibutuhkan agar usaha Anda dapat beroperasi secara sah dan terhindar dari masalah hukum di masa depan. 

Petugas akan memverifikasi knowledge Anda sebelum menerbitkan IUMK, yang biasanya selesai kurang lebih selama 3 hari kerja.

Dokumen Pendukung Usaha, ada beberapa dokumen pendukung seperti akta pendirian usaha, surat keterangan dari domisili setempat, surat pajak hingga pernyataan kepemilikan usaha

Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dan kompleks dibandingkan usaha mikro. Mereka sudah mulai memiliki struktur organisasi sederhana dan pembukuan yang lebih teratur.

Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

DJP bukan saja memungut dan mengumpulkan pajak namun juga memberikan insentif dan perbaikan pelayanan. Optimalisasi penerimaan pajak tahun 2023 disertai dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak untuk mendukung perekonomian.

Walaupun begitu Kementerian Keuangan tetap menyadari bahwa segala informasi, kejadian, dan perbincangan di media massa atas isu-isu pajak tetap harus ditanggapi dan tindaklanjuti agar kepercayaan publik kepada pemerintah tetap terpelihara sehingga kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya tetap terjaga. 

(2019) menyatakan bahwa secara teoritis maupun empiris, pada umumnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan pembayaran pajak. 

Dengan payung hukum yang telah ada dan sistem informasi terintegrasi, akan lebih mudah bagi DJP untuk menjaring pelaku usaha sektor casual agar beralih ke sektor formal, sehingga memudahkan negara untuk melakukan pengawasan.

Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak wajib pajak sekaligus menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, DJP memberikan ruang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. 

Kementerian Keuangan menyebutkan momentum tercapainya penerimaan pajak tahun 2023 yang tumbuh signifikan bukan saja karena didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang kuat namun karena komitmen DJP dalam melakukan berbagai upaya untuk pencapaian penerimaan pajak.

Aturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang baru merintis dan mengembangkan usahanya.

bermunculan sebagai sarana jual beli barang dan jasa secara daring. Awal Desember 2023, jumlah pelaku UMKM yang beralih ke ranah digital di Indonesia tercatat sebanyak 27 juta. Namun, DJP kesulitan mendata pelaku UMKM yang beralih ke ranah electronic tersebut.

dalam peraturan, menyebabkan banyak pelaku UMKM yang tersingkirkan dan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu berkompetisi secara adil di tingkat international.

Alasan ketiga adalah apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Alasan keempat adalah apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Alasan kelima adalah apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”, kata yang menggambarkan perimaan APBN tahun 2023 yang dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia serta menyehatkan kondisi APBN itu sendiri.

Diprediksi dengan adanya Coretax itu, rasio pajak akan meningkat hingga mencapai twelve persen. Melalui sistem informasi terintegrasi yang memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan dan penggabungan NIK sebagai NPWP diharapkan akan mendongkrak kepatuhan pajak.

pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;